SEBANYAK 5.270 PESERTA KIS PBI APBD II NON DTKS KABUPATEN KEBUMEN DIHENTIKAN

Penangganan pandemi covid-19 oleh Pemerintah telah menghabiskan dana yang tidak sedikit, baik itu penanganan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun oleh Pemerintah Kabupaten. Bahkan Pemerintah Desa pun harus ikut mengalokasikan Dana yang ada dalam APBDesa untuk membiayai kegiatan penanganan covid-19 di tingkat desa. Hal tersebut tentunya berimbas terhadap pelaksanaan kegiatan yang lainnya, baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Desa. Hal tersebut tentunya harus dipahami dan dimaklumi bersama oleh seluruh lapisan masyarakat, apabila kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus berkurang karena adanya pengalihan dana kegiatan untuk penanganan covid-19 yang harus dilaksanakan secara serius oleh Pemerintah.

Salah satu dampak pengalihan anggaran untuk kegiatan penanganan covid-19 adalah adanya pengurangan dana subsidi pemerintah yang digunakan untuk pembayaran iuran BPJS Kesahatan bagi para penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) sektor Penerima Bantuan Iuran (PBI). Berdasarkan informasi dari Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen melalui Surat Bernomor 460 1265/2021 tertanggal 6 Oktober 2021 yang merupakan tindaklanjut berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen nomor 441.92/8602 tanggal 24 September 2021 perihal Penghentian Kepesertaan KIS APBD II non DTKS, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 kepesertaan KIS APBD II non DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebanyak 5.270 orang dihentikan. Hal tersebut dikarenakan dana jaminan kesehatan masyarakat APBD II difokuskan untuk penanganan covid-19, sehingga berimbas pada kemampuan untuk membayar Premi KIS PBI APBD II Tahun 2021. 

Masyarakat penerima KIS PBI saat ini harus melakukan pengecekan status kepesertaannya secara rutin. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah kepesertaan mereka masih aktif atau tidak, sebelum mereka menggunakan KIS PBI untuk berobat, karena bisa saja terjadi bahwa saat ini kepesertaan KIS PBI mereka telah non aktif, sehingga tidak bisa digunakan lagi untuk berobat. Pengecekan status kepesertaan KIS dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN ataupun melalui Pelayanan Chika. Mobile JKN dapat diakses dengan cara mendownload aplikasi tersebut melalui Play Store. Setelah di download, kemudian peserta melakukan pendaftaran pengguna mobile jkn dengan mengikuti petunjuk yang ada. Guna memperlancar dan mempercepat proses pendaftaran pengguna mobile jkn, peserta perlu mempersiapkan dokumen-dokumen seperti Kartu Peserta, KK, dan KK. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, kemudian peserta log in dengan menggunakan ussername dan password yang digunakan pada saat melakukan pendaftaran.

Selain menggunakan aplikasi Mobile JKN, masyarakat juga dapat melakukan pengecekan status kepesertaan pada BPJS Kesehatan melalui PANDAWA (Pelayanan Administrasi melalui WhaatsApp) yang dapat diakses melalui Nomor WA 085226388063. Melalui pelayanan di nomor WA tersebut, masyarakat dapat mengetahui apakah mereka sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau belum. Masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengecekan status kepesertaan, dikarenakan cukup dengan mengetik nomor NIK kemudian dikirim melalui WA ke nomor tersebut. Setelah itu tinggal mengikuti petunjuk berikutnya yang akan dikirimkan melalui WA oleh operator secara otomatis. Red (Operator Desa Online_Tambaksari)